Ketika SBY Kebakaran Jenggot Merasa Disadap, Jokowi : Itu Isu Pengadilan

Dalam sidang kasus penistaan agama kedelapan, Kuasa hukum Ahok mengatakan memiliki transkrip percakapan antara SBY dengan Ketua MUI, Ma’aruf Amin. Percakapan yang berisi 2 permintaan yang pertama adalah mengatur pertemuan antara Agus – Silvi dengan PBNU dan yang kedua adalah segera membukakan fatwa penistaan agama yang di lakukan oleh ahok.
Menanggapi hal tersebut, SBY berang karena dia disadap, dan melakukan jumpa pers untuk mengklarifikasi hal tesebut, dan meminta kepada Jokowi untuk memantau kasus tersebut karena penyadapan terhadap dirinya merupakan pelanggaran hukum khususnya dia seorang mantan presiden.
Dalam jumpa pers tersebut SBY juga menambahkan bahwasannya ada pihak yang mencoba menghalangi dia untuk bertemu Jokowi. Dan meminta penjelasan dari Jokowi terhadap kasus tersebut supaya tidak salah tafsir.
Presiden Jokowi yang dikonfirmasi soal tersebut tertawa, dia merasa heran kenapa yang terjadi di pengadilan di arahkan ke pemerintahanny. Padahl kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan pemerintahannya. 
“Gini loh, saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya, itu kan di pengadilan, itu isunya di pengadilan loh ya… Dan yang bicara itu kan pengacara, pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok, iya tidak? Iya kan. Lah kok barangnya kirim ke saya. Iya? ya tidak ada hubungannya.” kata Jokowi di JCC kamis.
Jokowi kembali mengulang pernyataanya ketika di tanya soal dugaan penyadapan yang di yakini telah di lakukan terhadap SBY
“Itu juga isu pengadilan jangan di tanyakan kepada saya. Tanyakan ke sana. Tanyakan pada yang berbicara, Jangan bawakan barangnya ke saya. Yang bicara itu isu pengadilan kok.” ujarnya.
Dan menanggapi soal pertemuan SBY yang kerap di halang halangi oleh sebagian pihak. Jokowi dengan santai mengatakan. Jika ingin bertemu, Pak SBY bisa mengajukan permohonan resmi.
“Kan saya sudah sampaikan bolak-balik, kan waktunya akan diatur tetapi kalau itu ada permintaan dari pak SBY.
Jokowi mengaku tidak mengetahui apakah ada permintaan secara resmi yang di ajukan oleh SBY untuk melakukan pertemuan tersebut. Dia meminta dengan jelas nya untuk di tanyakan kepada Menterei Sekretaris Negara, Pratikno sebagai pengatur jadwal kepala negara.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi meminta ada baiknya SBY membuka siapa pihak yang ia tuding menghalangi melakukan pertemuan dengan Jokowi. Johan menilai di era demokrasi ini siapa saja boleh langsung berbicara sesuai dengan faktanya dan akan baiknya tanpa harus menutupi hal tersebut supaya tidak salah tafsir.
Sebagai penegasan Johan juga mengatakan, apabila Presiden ingin mealakukan pertemuan, tidak ada satu pihak pun yang dapat menghalang-halangi kepala negara.
Kembali kepada kasus penyadapan. SBY mengatakan yang sanggup untuk melakukan penyadapan adalah BIN, Polri, KPK dan di pimpin oleh kepala negara. Pihak Polri menegaskan bahwa penyadapan yang di lakukan oleh pihaknya adalah gembong narkoba dan teroris. Sedangkan BIN ( Badan Intelijen Negara) membantah apa yang di beritakan dengan mengatakan “penyadapan hanya akan di lakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan dan keutuhan NKRI dan hasilnya tidak untuk di publikasikan apalagi diberikan kepada pihak tertentu.” 
Jagadpoker Game poker online Indonesia terbaik
Facebook Comments